Posted: 05 Dec 2011 06:13 PM PST

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo, pada 2012 mengusulkan penerimaan CPNS jalur khusus. Sejalan dengan itu, DPRD Bungo juga meminta pemkab melalui Badan kepegawaian daerah (BKD)mengajukan penerimaan CPNS jalur khusus pada tahun anggaran 2012 mendatang.

Permintaan tersebut disampaikan Fraksi PAN DPRD Bungo, pada rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi di ruang rapat utama sekretariat DPRD Bungo, Senin (5/12).

"Kepada BKD kita minta agar mengusulkan pengangkatan CPNS jalur khusus, yakni tenaga teknis ke pusat," kata Martunis, juru bicara Fraksi PAN.

Terpisah, Kepala BKD Bungo, Bahktiar dikonfinrasi mengenai pengajuan CPNS jalur khusus menjelaskan, pada moratorium CPNS memang ada pengecualian. Sebutnya, bagi alumni yang sekolahnya dibiayai oleh daerah, bisa diangkat menjadi CPNS.

"Kita untuk yang khusus ada yakni alumni Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), karena mereka dibiayai daerah," kata Bahktiar.

Dikonfirmasi soal permintaan dewan, Bahktir mengatakan, hal itu telah mereka lakukan. "Usulan tersebut telah kita naikkan ke Bupati. Tinggal menyampaikan ke pusat lagi," sebutnya.

BKD mengajukan alumni dari STPI yang berjumlah sebanyak 35 orang.
"Yang kita usulkan hanya untuk STPI, sedangkan mereka yang STPDN saat ini belum ada yang tamat, mereka masih belajar," ungkapnya.

"Kita juga telah koordinasi dengan orang Men PAN. Kata mereka usulkan saja terlebih dahulu. Bisa tidaknya diterima itu nanti tergantung pusat," jelasnya.(Tribun Jambi)

Calo PNS Libatkan BKN

Posted: 05 Dec 2011 06:10 PM PST

Tribun - Dua lagi komplotan sindikat calo calon pegawai negeri sipil (CPNS) se-Indonesia, ditangkap Polda Jatim. Keduanya yakni Aminuddin dan Selamet Riyadi, pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN). Korban keseluruhan mencapai 241 orang dari berbagi provinsi.

"Aminuddin dan Selamat Riyadi sudah lebih dulu ditangkap, mereka sekarang di Polda Jatim," ujar Kasubdit III, Dit Reskrimum, Polda Sumut, Kompol Andry Setiawan, Jumat (11/11) di Mapoldasu.

Andry menjelaskan, modus Suroso dan Marisi untuk meyakinkan korbannya adalah membawa berkas SK palsu dan dan berkas Nomor Induk Pegawai (NIP) palsu. Keduanya mengaku sudah dapat meloloskan calon pegawai dan saat ini sudah dapat bekerja di beberapa pemerintahan daerah.

"Mereka membawa SK dan NIP palsu kepada korbannya, seolah-olah mereka ini sudah dapat meluluskan orang untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tapi sebenarnya tidak," tegas Andry. Dari hasil pemeriksaan, terciptalah sebuah skema. Skema itu menyebutkan Delisa pernah menyetor kepada Marisi senilai Rp8,6 miliar. Uang itu berasal dari Halomoan dan korban lain yang berasal dari Sumatera Utara.

Dalam skema, Delisa bukan hanya menyetor kepada Marisi. Delisa juga menyetor langsung kepada Suroso dan Timbo Sirait (DPO). "Yang langsung ke Suroso, Delisa nyetor Rp 650 juta. Sedangkan kepada Timbo Siratit, Delisa nyetor Rp5,430 miliar," jelasnya.

Pemeriksaan sebelumnya, Delisa menyebut nama R Simatupang (DPO). Delisa menyebut Suroso pernah menerima uang dari R. Simatupang sebesar 2 miliar. "Tapi pengakuan Delisa ini belum bisa kita percaya. Kita harus temukan dulu Timbo Sirait dan R. Simatupang," tutur Andry.

Sedangkan pengakuan Marisi kepada polisi, ia pernah menyerahkan uang hasil aksi tipu-tipu itu kepada Suroso sebesar Rp5,4 miliar. Bukan hanya itu, Marisi juga pernah memberikan uang kepada Timbo Sirait sebesar Rp18,7 miliar. "Suroso juga pernah memberikan uang hasil dari korban kepada Marisi sebesar Rp5,430 miliar. Katanya, Suroso juga pernah memberikan uang kepada R Simatupang sebesar Rp2 miliar. Untuk sementara ini masih kita dalami," jelasnya.

Sedangkan kepada Aminuddin dan Selamat Riyadi, Suroso pernah menyetor Rp7 miliar. Bukan hanya itu, penasehat hukum Suroso bernama Heru juga mendapat bagian Rp1,3 miliar. "Pengakuan Suroso uang yang diserahkan kepada penasehat hukumnya itu sebagai uang operasional sewaktu ditahan di Polres Jakarta Selatan. Tadi sudah kita tes kesehatan, setelah dinyatakan sehat kita lanjutkan penyidikan," ungkap Andry.

Berbeda dengan hari pertama ditangkap, Jumat (11/11) pagi, Marisi tampak seperti orang stres duduk di ruang tunggu gedung Dit Reskrimum, Polda Sumut. Pandangannya kosong, wajah kuyu karena belum sempat tidur. "Belum tidur, belumlah," ujar Marisi saat POSMETRO MEDAN (Grup JPNN) menanyakan apakah ia sudah tidur, dan apakah istrinya sudah datang atau tidak. Melihat wartawan semakin banyak datang, Marisi yang belum sempat mandi kembali masuk ke ruang penyidik. "Sebentar," singkatnya sambil berlalu.

Sementara, Suroso masih terlihat santai dan sempat salat didampingi penyidik. "Apa kabar Dik, saya masuk dulu ya," ujarnya menyapa wartawan yang akan coba bertanya.

Sebelumnya, Suroso (45) pegawai Dinas Pertanian Jakarta dan Marisi Tambunan (55) mantan anggota DPRD Tobasa digulung petugas Subdit III, Dit Reskrimum Polda Sumut di Jakarta, Rabu (9/11) sore. Keduanya terlibat sindikat penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) periode 2009 dan 2010, dengan meraup Rp15 miliar.

Penangkapan dua buronan nasional ini berawal dari tertangkapnya Delisa br Simatupang (58), Minggu (14/8) malam. Dalam pemeriksaan, Delisa mengaku menyetor uang hasil penipuannya di Medan kepada kedua pelaku. Berbekal informasi dari Delisa, petugas kemudian mengembangkan kasus ini.

Akhirnya, petugas berhasil menangkap Suroso, Rabu (9/11) pagi di rumahnya yang terletak dibilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas yang dipimpin Kasubdit III, Dit Reskrimum Polda Sumut Kompol Andry Setiawan langsung melakukan pengembangan. Marisi berhasil ditangkap di Jakarta Timur saat sedang mengurus sebuah proyek perumahan di sebuah komplek. Untuk pengembangan lebih lanjut, petugas kemudian langsung memboyong barang bukti berupa berkas beserta tersangka.

Di Mapoldasu, Suroso mengaku ia menerima uang senilai Rp15 miliar untuk kepengurusan CPNS dari Marisi dan Delisa. Kemudian disetor kepada Aminuddin (Pegawai Badan Kepegawaian Nasional pusat)."Uang saya setor sama Aminuddin, sampai sekarang uang itu pun nggak jelas. Nggak ada satu pun yang lulus," ujar Suroso.

Suroso menjelaskan, Marisi merupakan orang yang merekrut CPNS dari kawasan Tobasa. Sedangkan Delisa merupakan orang yang merekrut CPNS di Medan.Setelah uang terkumpul, keduanya menyetor kepada Aminuddin. Kepada Suroso, Aminuddin mengaku dapat meluluskan CPNS di daerah masing-masing. "Katanya bisa lulus, sampai sekarang nggak ada yang lulus mas. Sekarang saya yang bingung dikejar-kejar orang," tukas Suroso. (ala/joe)

BKKBN Tetap Buka Penerimaan CPNS untuk PLKB

Posted: 05 Dec 2011 06:07 PM PST

Kabar gembira bagi warga Jambi. Meski saat ini pemerintah pusat memberlakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), khusus formasi CPNS Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), diperbolehkan melakukan seleksi penerimaan.

Hal ini disampaikan Direktur Analisis Kependudukan, BKKBN pusat Suyono Hadinoto, usai sosialisasi dan analisis dampak kependudukan, di Hotel Golden Harvest Jambi, kemarin (1/12). Dia mencontohkan, kabupaten A yang ingin mengajukan formasi PLKB di tahun 2012 diperbolehkan. Artinya pemerintah di samping meningkatkan anggaran juga menyadari program KB sangat penting.

Dia mengatakan, sudah ada beberapa daerah di Provinsi Jambi, yang mengajukan formasi. Informasi ini disebarkan BKKBN ke daerah untuk mengajukannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Nasional, yang ditembuskan pada BKKBN. "Jadi nanti kita bisa koordinasi dengan MenPAN dan BKN," jawabnya.

Suyono mengingatkan pemda yang telah memperoleh formasi, tidak memindahkan CPNS atau PNS yang telah diangkat ke sektor lain. "Karena saat ini PLKB kita berikan fasilitas pendukung yang mapan, seperti sepeda motor dan lainnya," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya harus menunggu usulan daerah, untuk mengetahui kebutuhan yang diajukan. Sedangkan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Hatam Tamsir mengakui kabar itu. "PLKB itu kan memang masuk tenaga kesehatan, jadi bisa," katanya.

Dia mengakui, Pemprov Jambi tidak mengajukan formasi CPNS. Sehingga tidak ada tenaga PLB yang diajukan. Menurutnya, bisa saja penerimaan CPNS untuk tenaga PLKB langsung dari pusat. "Kalau diajukan itu termasuk. Karena kita saat ini tidak melakukan penerimaan CPNS. PLKB memang sudah diberitahu pak gubernur salah satu prioritas yang masuk dalam formasi CPNS seperti yang disampikannya terkait pertumbuhan penduduk," katanya.

Cari Lowongan Kerja

Selasa, 06 Desember 2011

Lowongan Kerja Terbaru | Lowongan Bonafide 2009

Lowongan Kerja Terbaru | Lowongan Bonafide 2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar